Usaha Pemberantasan Korups

Istilah korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat di negeri, ini mengartikan korupsi sebagai hal yang menyebabkan negeri ini sulit untuk maju. Memang dilihat dari segi manapun korupsi tidaklah memiliki segi positif, oleh karena korupsi dijadikan sebagai musuh bersama di negeri ini. Korupsi di Indonesia dilakukan mulai dari lapisan bawah masyarkat hingga lapisan atas yaitu pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan.

Berbagai usaha untuk memberantas korupsi telah dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya dengan membentuk lembaga pemberantasan korupsi(KPK). Keberadaan KPK justru menimbulkan masalah baru bagi negeri ini, yaitu KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru terjadi praktek korupsi dalam tubuh KPK sendiri.

 Keberadaan korupsi dalam suatu negara akan menghambat negara tersebut bukan saja untuk mencapai perekonomian yang efisien, namun juga pada pembentukan negara yang demokratis. Karena hukum saja sudah berlaku tidak adil dalam pelaksanaanya, hal ini terlihat lemahnya hukum ketika dihadapkan pada uang dan kekuaasaan. Permasalahn korusi di negeri ini sudah sangat kronis dan mesti diberantas secara bertahap.

Mengingat korupsi banyak berawal dari aktivitas ekonomi pemerintah, maka pemberantasan korupsi harusah dimulai dari pemerintah. Dengan fokus masalah yang jelas dan usaha yang keras, dapat dikurangi, walaun akan sangat sulit unluk mencapai titik nol atau tidak ada korupsi sama sekali.

Usaha pemberantasan korupsi setidaknya harus dimulai dalam empat cara:

a. Komitmen yang kuat pada para pemimpin

b. Mengurangi korupsi dari sisi demand Ini bisa dilakukan dengan secara perlahan lahan mengurangi keikutsertaan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Peran pemerintah selanjutnya hanya sebagai fasilitator, dan memastikan aktivitas ekonomi berjalan lancar serta meminimalkan terjadinya kegagalan pasar.

c. Mengurangi korupsi dari sisi supply Salah satu ciri negara dengan tingkat korupsi yang rendah adalalh adanya pelayanan publik yang baik, dimana para pekerja (penyedia jasa publik) digaji dengan jumlah yang cukup baik. Tanzi (2000) mengatakan bahwa memerangi korupsi bukan}ah hal yang mudah. Dicontohkan oleh beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong yang memberikan gaji kepada presiden, perdana menteri, menterl. serta posisi penting pada pemerintahan dengan tingkat yang termasuk tertinggi di dunia. Meskipun tidak berarti dengan gaji yang tinggi ini korupsi bakal hilang namun setidaknyai nsentif dapat menjadi tereduksi.

d. Meningkatkan Kontrol dan Hukuman.

Setetah ruang dan peluang untuk melakukan korupsi itu direduksi, sesuai dengan langkah langkah

di atas, maka sisa sisa peluang kemunculan motif untuk melakukan korupsi harus benar — benar

dihilangkan dengan cara memberikan kontrol yang ketat serta hukuman yang benar kepada pana

pelakunya. Negara — negara yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi seperti Singapura

dan HongKong, membentuk Biro Investigasi Khusus untuk memberikan kontrol dan pengusutan

atas segala macam dugaan konipsi. Tim haruslah dibentuk sedemildan rupa, sehingga bebas darii

pengaruh dan tekanan politik mempunyai integritas diberikan gaji yang tinggi untuk menghindar

dari pengaruh suap. Selanjutnya perlu ditekankan adanya penegakan hukum kepada siapapun

yang terbukti melakukan korupsi, sebingga kerja keras tim investigasi menjadi tidak sia sia.

Sumber:

Farah Dewi, Siti Nurfitriah, “Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan, Investasi Domestilç

dan FDI”, Tesis, Program Pasca Saijana UI, Depok 2002.

Posted in: korusi,sosiologi,usaha pemberantasan korupsi